Tulisan ini ingin memaparkan alternatif contoh kajian untuk menghindari kejenuhan tersebut sekaligus melakukan penguatan untuk kajian dan penelitian hukum empiris, dengan mengkorelasikannya dengan ilmu-ilmu sosial yang relevan. Materi contoh menggambarkan korelasi Hukum Keluarga Islam dengan faktor-faktor sosial dalam nuansa perbandingan. Kata Terlepas dari persoalan tersebut, ulasan ini hendak memberi ilustrasi tentang hukum Islam. Contoh selain qanun Aceh adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan akumulasi fikih yang telah mengalami positivisasi sebagaimana qanun. Hukum Islam dalam pengertian qanun maupun KHI diterapkan dengan basis kepercayaan.
poligami dilakukan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Kata Kunci: Poligami; Islam; Realitas. Pendahuluan Poligami merupakan salah satu kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang hingga saat ini masih eksis untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; pertama, poligami merupakan persoalan yang menyangkut kedudukan wanita.
197 Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil. 2 (2008) 185-206 (4) Persoalan Nafkah Kepada Keluarga Dari segi teorinya, syariah Islam telah menetapkan bahawa seorang suami berasaskan daya kekuatan mental dan fizikalnya dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah zahir dan batin demi untuk kelangsungan hayat keluarga.57 Konsep nafkah ini pada dasar bukan Dalam buku ini Pertama Akan Membahas Bagimana Islam di Asia Tenggara, dilanjutkan dengan pembahasan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia, Selajutnya memuat Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum childfree maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan childfree. Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama Islam) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kreasi hukum tersebut dalam konteks hukum keluarga adalah lahir- nya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (kemudian disebut KHI) berdasarkan penelitian besar para ahli di Indonesia baik akademisi, ulama dan birokrat Muslim eOHG1.
  • mdl6e05aef.pages.dev/431
  • mdl6e05aef.pages.dev/209
  • mdl6e05aef.pages.dev/474
  • mdl6e05aef.pages.dev/372
  • mdl6e05aef.pages.dev/260
  • mdl6e05aef.pages.dev/4
  • mdl6e05aef.pages.dev/79
  • mdl6e05aef.pages.dev/359

    • contoh artikel tentang hukum keluarga islam